Rabu, 31 Maret 2010

Kunci Jawaban Test Remedial Materi Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi

1. Istilah Ekonomi, berasal dari kata oikos dan nomos. Apa arti kata dari oikos dan nomos

a. Ilmu dan Perilaku c. Kebutuhan dan Kemakmuran

b. Aturan dan Rumah tangga d. Rumah Tangga dan Aturan

Istilah ‘ekonomi’ berasal dari bahasa Yunani oikonomia, yaitu gabungan kata oikos-nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan. Oikonomia mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Jawaban point ‘b’ memang benar tetapi kurang tepat karena posisinya terbalik.

2. Dibawah ini merupakan pengertian yang tepat dari ilmu ekonomi…

  1. ILmu Ekonomi adalah ilmu yang menganalisis dari kegiatan perekonomian baik dalam lingkup kecil (Mikro) maupun lingkup besar (Makro).
  2. ILmu Ekonomi adalah ilmu yang mengkaji tindakan manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas.
  3. ILmu yang mempelajari manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kesejahteraannya
  4. Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas untuk mencapai kesejahteraan.

Secara istilah, ilmu ekonomi mengandung pengertian ilmu yang mempelajari berbagai tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas untuk mencapai kesejahteraan. Point jawaban selain point ‘d’ memang pada dasarnya benar namun kurang tepat. Karena pengertian tersebut bersifat pengertian sederhana atau belum spesifik (mendalam).

3. Berdasarkan ruang lingkupnya, ilmu ekonomi terbagi menjadi dua kajian yaitu…

a. Ekonomi Deskriptif dan Ekonomi Terapan c. Ekonomi Fiskal dan Ekonomi Moneter

b. Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro d. Ekonomi Produksi dan Ekonomi Deskriptif

Berdasarkan ruang lingkupnya, ilmu ekonomi terbagi dalam kedua kajian yakni Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro.

4. Dibawah ini merupakan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah dalam bidang ekonomi kecuali...

a. Kemiskinan, Pengangguran, dan Inflasi

b. Ketergantungan impor, Kekurangan Tenaga Kerja, dan Pemerataan Pendapatan

c. Utang Luar Negeri, Kemiskinan, dan Pengangguran

d. Kekurangan Modal, Kemiskinan, dan Pengangguran

Dalam bidang Ekonomi, pemerintah menghadapi berbagai masalah. Adapun masalah-masalah tersebut yaitu masalah kemiskinan, keterbelakangan/ketertinggalan dalam penguasaan IPTEK, pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja, kekurangan modal, pemerataan pendapatan, inflasi, dan ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri. Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah dalam bidang ekonomi pengecualiannya adalah point ‘b’ karena kekurangan tenaga kerja bukan termasuk masalah yang dihadapi pemerintah karena justru tenaga kerja dari tahun ke tahun peningkatannya tinggi atau kelebihan tenaga kerja bukan kekurangan tenaga kerja.

5. Dalam mengatasi masalah-masalah dalam bidang ekonomi, pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan. Apa saja kebijakan-kebijakan tersebut…

a. Kebijakan Keuangan, Kebijakan Pasar, dan Kebijakan Moneter

b. Kebijakan Dalam Negeri dan Kebijakan Luar Negeri

c. Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, dan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

d. Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Pengeluaran, Kebijakan Luar Negeri

Secara garis besar, terdapat tiga kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah dibidang ekonomi, yaitu Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, dan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri.

Esai

1. Jelaskanlah pengertian dari Ekonomi Mikro dan Makro serta uraikanlah perbedaannya dilihat dari tiga aspek ! (15 point)

Jawab :

ü Ekonomi Mikro

Adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisa bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian (dalam lingkup kecil) seperti harga, biaya produksi, perilaku produsen, perilaku konsumen, permintaan, penawaran, teori produksi, elastisitas dan lain-lain.

ü Ekonomi Makro

Adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan (dalam lingkup luas) seperti inflasi, pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, neraca, pembayaran, investasi, dan lain-lain.

Adapun perbedaan antara Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro dapat dibedakan dari tiga aspek yaitu sebagai berikut :

Aspek

Ekonomi Mikro

Ekonomi Makro

Harga

Harga adalah nilai dari suatu komoditas (barang tertentu saja)

Harga adalah nilai dari komoditas secara agregat (keseluruhan)

Unit Analisis

Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual. Contoh : permintaan dan penawaran, perilaku produsen, perilaku konsumen, pasar, penerimaan, biaya, laba atau rugi perusahaan.

Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Contoh : pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi.

Tujuan Analisis

Lebih menitik beratkan pada analisa tentang cara mengalokasikan sumber daya supaya dapat dicapai kombinasi yang tepat.

Lebih menitik beratkan pada analisa tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh.

2. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, rumah tangga pemerintah memiliki tiga fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilitasi, alokasi, dan distribusi. Jelaskanlah ! (15 point)

Jawab :

§ Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan, dan keamanan.

§ Fungsi Alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.

§ Fungsi Distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

3. Dalam perekonomian peran pemerintah diperlukan untuk mengurangi dampak kegagalan pasar (market failure) dan untuk menghindari eksternalitas. Oleh sebab itulah pemerintah melakukan intervensi secara langsung dan tidak langsung. Jelaskanlah intervensi tersebut ! (30 point)

Jawab :

a. Intervensi Pemerintah secara Langsung

1. Penetapan Harga Minimum (floor price)

Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak (orang/pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal) yang membeli produk tersebut diluar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui BULOG (Badan Usaha Logistik) kemudian didistribusikan ke pasar. Namun, mekanisme penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gela, yaitu pasar yang pembentukan harganya di luar harga minimum.

2. Penetapan Harga Maksimum (ceiling price)

Penetapan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi diluar batas daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan diapotek, harga BBM, dan tariff angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api dan tarif taksi per kilometer. Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap.

b. Intervensi Pemerintah secara Tidak Langsung

1. Penetapan Pajak

Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam dalam negeri yang harganya relatif lebih murah.

2. Pemberian Subsidi

Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi.

4. Deskripsikanlah tiga kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah dalam bidang ekonomi !

(15 point)

Jawab :

Ø Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada saat kondisi yang lebih baik. Caranya yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak (T) dan pengeluaran pemerintah (G).

Ø Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar (JUB) dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB).

Kebijakan moneter memiliki tiga instrumen, yaitu operasi pasar terbuka (open market operation), kebijakan tingkat suku bunga (discount rate policy) dan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio). Selain ketiga instrumen yang bersifat kuantitatif tersebut, pemerintah dapat melakukan himbauan moral (moral suasion).

Ø Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Kebijakan Perdagangan Luar Negeri adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan serta pembayaran internasional.

Kebijakan perdagangan luar negeri terbagi menjadi dua macam, yaitu :

· Kebijakan Pengembangan atau Promosi Ekspor

Tujuan Kebijakan Pengembangan atau Promosi Ekspor adalah untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekspor. Tujuan kebijakan ini dapat dicapai dengan berbagai kebijakan, antara lain kebijakan perpajakan dalam berbagai bentuk, misalnya pembebasan atau keringanan pajak ekspor dan penyediaan fasilitas khusus kredit perbankan bagi eksportir.

· Kebijakan Proteksi atau Kebijakan Impor


Kebijakan Proteksi atau Kebijakan Impor bertujuan untuk melindungi industry di dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Kebijakan proteksi dapat diterapkan dengan berbagai instrumen, baik yang berbentuk tarif maupun non tarif. Proteksi-proteksi yang dilakukan dengan tidak menggunakan tarif disebut non-tariff barriers. Hambatan yang termasuk ke dalam hambatan non-tarif, antara lain kuota, subsidi, diskriminasi harga, larangan impor, premi, dan dumping.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar